Abstrak
Penelitian ini berfokus pada inisiatif yang didorong oleh pemerintah Indonesia tentang hutan kritis dan rehabilitasi lahan kritis. Penelitian ini menggunakan Analisis Sistem Tata Kelola (GSA) untuk mendiagnosis berbagai upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pelaku dalam mempengaruhi dan mengelola rehabilitasi hutan kritis dan degradasi lahan. Penelitian ini menggunakan kasus Kabupaten Wonosobo karena memiliki tutupan hutan terluas di Provinsi Jawa Tengah dan memiliki relatif banyak lahan dengan kondisi kritis. Penerapan GSA menyarankan perbaikan dalam hal konektivitas untuk mengurangi segregasi yang kuat antara otoritas yang mengelola hutan dan kapasitas peserta yang terlibat dalam perumusan strategi, implementasi dan pemantauan, dan evaluasi. Penelitian ini menemukan adanya kesulitan untuk mengidentifikasi reformasi tata kelola pemerintahan dalam mengklasifikasikan strategi perubahan iklim, baik mitigasi atau adaptasi. Reformasi tidak secara langsung mengurangi konsentrasi gas rumah kaca, juga tidak ada penyesuaian sistem untuk perubahan pola iklim. Namun, dengan tidak adanya reformasi tata kelola seperti itu, maka prospek untuk memaksimalkan kontribusi lingkungan hutan dalam memerangi perubahan iklim menjadi terbatas.