Abstrak
Makalah ini membahas peran penelitian yang relevan dengan kebijakan dalam pengembangan kebijakan perubahan iklim. Penelitian ini mencoba untuk menjawab pertanyaan praktis penting: apakah penelitian kebijakan benar-benar membuat perbedaan dalam proses perumusan dan pelembagaan kebijakan perubahan iklim lokal? Dua studi kasus dari Jawa Tengah Indonesia disajikan. Analisis tersebut berfokus pada proses pengembangan kebijakan di kota Semarang dan Pekalongan, yang keduanya didasarkan pada penilaian kerentanan iklim perkotaan. Kami membahas dan membandingkan proses pembuatan kebijakan dalam tiga dimensi analitik: jenis tindakan kebijakan, agen, dan pendekatan kebijakan. Kami memeriksa hubungan antara hasil penilaian dan upaya untuk melembagakan kebijakan perubahan iklim di kedua kota tersebut. Studi kasus ini menunjukkan bahwa meskipun para pelaku kebijakan di kedua kota telah mengembangkan strategi dan langkah-langkah kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim, kualitas penelitian terkait kebijakan masih menjadi pertimbangan marjinal dalam proses perumusan kebijakan. Agenda yang mapan dalam jaringan kebijakan memiliki dampak yang lebih besar pada pembuatan kebijakan daripada hasil penelitian, yang diartikulasikan dan digunakan dalam konteks agenda ini. Koalisi advokasi mendefinisikan kembali dan menafsirkan kembali apa yang telah ditunjukkan oleh penelitian. Memahami kemampuan ini adalah kunci untuk memastikan mengapa atau mengapa penelitian yang relevan dengan kebijakan tidak penting.
Kata kunci: Adaptasi perubahan iklim, penelitian kebijakan, penilaian kerentanan, koalisi advokasi, dampak kebijakan, Indonesia